Suar.ID -Aksi 22 Mei di sekitaran Gedung Bawaslu telah memakan korban.
Menurut keterangan GUbernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seperti dilaporkan Tribunnews.com pada Rabu (22/5), setidaknya ada enam korban meninggal dunia dan 200an luka-luka dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, itu.
Berdasarkan data yang dia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu, keenam korban itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta.
“Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
RS Tarakan sendiri menjadi salah satu rumah sakit yang menangani korban aksi 22 Mei.
Adapaun perincian jumlah korban meninggal itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, 1 di RS Tarakan, 2 di RS Pelni, 1 di RS Budi Kemuliaan, 1 di RS Mintoharjo, dan 1 di RSCM.
Meski begitu, Widyastuti mengaku belum mengetahui penyebab meninggalnya keenam korban.
"Belum tahu secara pasti ya sebabnya. Sepertinya ada luka akibat benda tajam tumpul dan luka-luka lecet,” kata Widyastuti.
“Ada juga luka robek dan beberapa menembus ke pembuluh darah di paru-paru.”
Masih menurutnya, para korban merupkan pendukung paslon nomor 02 yang mengepung kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sejak Selasa kemarin siang.
Mereka melakukan aksi protes atau unjuk rasa atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.
Selain itu, lebih dari 80 pasien sudah dilarikan ke RSUD Tarakan Jakarta Pusat hingga pagi ini akibat bentrok yang terjadi pada tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2019.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, 80 korban tersebut beberapa di antaranya mengalami luka-lecet, hingga luka akibat peluru karet.
"Jadi saat ini kita semua tim siaga. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada 37 titik dilakukan di lapangan, kemudian ada 10 rumah sakit rujukan,” katanya.
“Sejauh ini yang kami lihat di RSUD Tarakan memang ada (korban) peluru karet.”
Bantahan Kabid Humas Polda Metro Jaya
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membantah kabar yang menyatakan pihak kepolisian masuk ke dalam masjid untuk mengejar pengunjuk rasa.
“Kemudian ada isu, personel pengamanan masuk ke masjid-masjid untuk mengejar pengunjuk rasa adalah tidak benar," ujar Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2019).
Lebih lanjut, Argo Yuwono menyebutkan kericuhan terjadi setelah segelintir massa melakukan provokasi.
Kericuhan terjadi setelah pihak kepolisian meminta massa aksi untuk pulang.
“Bahwa aksi demo kemarin sudah tertib dan bubar dengan damai. Tapi, malamnya ada segelintir orang yang sengaja membuat provokasi agar membuat warga terlibat,” kata Argo.
“Tapi semua sudah bisa kita atasi.”
Sejauh ini, personel Brimob dan Sabhara masih disiagakan di lokasi.
Meski begitu dirinya belum memastikan ada berapa jumlah personel yang disiagakan.
“Pers Pam Brimob, Sabhara, semua masih lengkap dikendalikan oleh Kapolres Jakpus (Kombes Harry Kurniawan) selaku Kapam obyek," jelas Argo Yuwono.
Argo juga membantah informasi yang menyebutkan, polisi mengamankan aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat menggunakan peluru tajam.
“Polisi tidak ada yang pakai peluru tajam (untuk mengamankan aksi unjuk rasa),” kata Argo.
Sebelumnya sempat tersebar sejumlah video di sosial media yang menyebutkan, polisi menggunakan peluru tajam untuk menyerang massa aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI, Selasa (21/5) malam.
Argo Yuwono telah meminta masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang terdebar di media sosial.
“Jangan mudah percaya informasi di media sosial. Disaring dulu sebelum di-sharing,” kata Argo seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu.
Aksi 22 Mei Berlangsung Ricuh
Aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, berlangsung ricuh. Bahkan kericuhan terjadi hingga Rabu (22/5/2019) pagi.
Pengunjuk rasa yang berdemo di depan Bawaslu dipukul mundur aparat keamanan pada Rabu (22/5/2019) dini hari.
Massa yang sempat membakar sejumlah benda di antaranya ban tersebut dipukul mundur hingga kawasan Tanah Abang.
Pengunjuk rasa bahkan dikabarkan merusak kompleks Brimob yang berada di Jalan KS Tubun.
Hingga berita ini diturunkan, ruas Jalan Petamburan masih ditutup.
Sejumlah kendaraan taktis, satu di antaranya water cannon, tampak lalu lalang di Jalan Petamburan.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.
Dia mengatakan, hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).
"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga,” kata Iqbal.
“Setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam.”
“Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan.”
“Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.
“Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam,” tegasnya pada Senin (20/5) kemarin.
“Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa.”
Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.
Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.
“Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah,” kata Wiranto.
Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.
“Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih,” tambahnya.
“Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana.”