SUAR.ID -Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terus berikrardan berkampanye untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada Senin (31/12), aparatgabungan TNI - Polri di Mimika, Papua mengambil alih markas KNPB Timika yang terletak di Jalan Sosial, Distrik Mimika Baru.
Markas KNPB itu kini dijadikan sebagai pos gabungan TNI - Polri. Operasi ini berlangsung sekitar pukul 08.30 WIT.
Di mana pagi itu ada sekitar 30 simpatisan KNPB akan menggelar kegiatan.
Baca Juga : Kisah Goliat Tabuni, Panglima Perang OPM yang Pernah Berjanji Membantai Orang Papua yang Pro-NKRI
Aparat TNI - Polri yang tiba di markas KNPB kemudian bernegosiasi dengan massa dan meminta agar seluruh atribut KNPB dilepaskan.
Massa sempat menolak, namun akhirnya seluruh atibut KNPB tersebut dapat disita aparat.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di hadapan simpatisan KNPB mengatakan, sebelumnya pihaknya menerima surat berkaitan dengan kegiatan melawan NKRI.
"Ada surat yang masuk ke kami bahwa ada kegiatan yang melawan terhadap eksistensi NKRI," kata Agung.
Agung menyampaikan, bila ingin membangun Papua jangan dengan cara memisahkan diri dari NKRI.
Tetapi harus bersama-sama dengan semua pihak di dalam bingkai NKRI.
"Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bisa mendapat tempat yang mulia, tidak dengan cara melawan apalagi menyalahkan pihak-pihak tertentu," ujar Agung.
Menurut dia, anggota TNI dan Polri yang bertugas di Papua banyak meninggalkan keluarganya demi menjaga persatuan dan kesatuan, karena di beberapa daerah di Papua terjadi pertumpahan darah dan perang suku.
"Kita hanya memisahkan dan mengamankan agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Siapapun yang ingin melanjutkan pergerakan in, apapun manivestasinya, apapun bentuknya akan kami tindak dengan tegas sesuai ketentuan hukum," tegas dia.
Baca Juga : Seperti Ini Rupa Egianus Kogeya, Pimpinan KKB Pembantai Pekerja di Nduga, Papua
Kepada simpatisan yang termasuk dalam pengurusan KNPB kata Agung, akan diambil keterangannnya di Polres Mimika.
"Ini semata-mata membuktikan kecintaan kita kepada NKRI, kecintaan kita kepada masyarakat Papua karena simpatisan KNPB yang hadir di sini tidak meprensentasikan keseluruhan masyarakat Papua," pungkas Agung.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, di Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang-lambang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Kamal. (Irsul Panca Aditra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TNI-Polri Ambil Alih Markas Komite Nasional Papua Barat Timika".