Suar.ID -Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta mengeluhkan pendeknya waktu pembahasan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Bahkan, pembahasan pagu APBD 2021 hanya berlangsung kurang dari sebulan, tepatnya 21 hari.
Adapun pembahasan APBD 2021 yang terkesan asal kebut ini disebabkan oleh keterlambatan Pemprov DKI dalam menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 ke DPRD.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun mengakui keterlambatan ini.
Menurutnya, banyak kebijakan yang harus disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang sebelum menyerahkan dokumen tersebut.
"Pembahasan APBD itu kan bukan yang dikerjakan 1-2 hari, atau 1-2 bulan, atau bahkan 1-2 bulan, pembahasan APBD itu kan banyak program yang sudah lama bertahun dilaksanakan, direncanakan jangka pendek, menengah, panjang," ucapnya, Jumat (27/11/2020), melansir dari Tribun Jakarta.
Politisi Gerindra ini menyebut, pihaknya harus mempertimbangkan banyak hal.
Hal ini termasuk program peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya.
Salah satunya adalah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Ahok
Pasalnya, program pemerintah harus saling berkesinambungan meski tampuk kepemimpinan sudah berganti.
"Semua program pemerintah berkesinambungan,"
"Bahkan dari pemimpin sebelumnya ada yang kami lanjutkan dan kami teruskan," ujarnya di gedung DPRD DKI.
"Tidak ada yang tidak berkelanjutan dan berkesinambungan," sambungnya.
Tak hanya itu, Ariza pun menyebut, pandemi Covid-19 turut berandil besar dalam keterlambatan pembahasan APBD 2021 ini.
Sebab, banyak program yang harus disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di ibu kota.
"Karena pandemi covid, banyak program yang memang harus kami sesuaikan, terutama program Kemendagri," tuturnya.
(Tribun Jakarta)